TANGERANG (MALUTTODAY) – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, memanfaatkan ajang APKASI Otonomi Expo (AOE) 2026 untuk memperluas akses investasi sekaligus menjajaki kemitraan strategis dalam pengembangan sektor kepelabuhanan.
Penjajakan kerja sama itu dilakukan melalui forum Business & Partnership Matching yang digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Jumat (28/8/2026).
Dalam forum tersebut, Pemkab Halmahera Selatan berdiskusi dengan Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) mengenai peluang pengembangan infrastruktur, pengelolaan, serta tata kelola kepelabuhanan di wilayah Halmahera Selatan.
Wakil Bupati Halmahera Selatan Helmi Umar Muksin bersama sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) bertemu dengan Wakil Ketua Umum ABUPI Bidang Organisasi dan Regulasi Ariyanto Purboyo.
Pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk mengidentifikasi peluang kerja sama dalam memperkuat konektivitas laut dan sistem logistik di Halmahera Selatan.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Halmahera Selatan, Nasir J. Koda, yang juga Koordinator Tim APKASI Kabupaten Halmahera Selatan, mengatakan keikutsertaan daerahnya dalam AOE 2026 tidak sekadar untuk mempromosikan potensi daerah.
Menurut Nasir, forum tersebut juga menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk membuka akses investasi dan membangun kemitraan dengan dunia usaha guna mendukung pembangunan daerah.
“Keterbatasan fiskal daerah mendorong pemerintah daerah untuk terus mengembangkan alternatif pembiayaan pembangunan melalui peningkatan investasi dan kerja sama dengan dunia usaha,” ujar Nasir.
Pelabuhan Babang dan Kupal Jadi Fokus
Sebagai daerah kepulauan, Halmahera Selatan memiliki kebutuhan konektivitas laut yang cukup tinggi. Sektor kepelabuhanan menjadi salah satu infrastruktur penting untuk mendukung distribusi barang dan orang sekaligus menggerakkan aktivitas perekonomian masyarakat.
Sejumlah pelabuhan yang tersebar di wilayah kepulauan Halmahera Selatan dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai simpul transportasi, logistik, perdagangan, perikanan, hingga pariwisata.
Dalam penjajakan tersebut, Pelabuhan Babang dan Pelabuhan Kupal menjadi bagian penting dari pembahasan pengembangan infrastruktur kepelabuhanan.
Pelabuhan Babang dinilai memiliki posisi strategis dalam mendukung konektivitas dan arus distribusi barang antarpulau. Sementara Pelabuhan Kupal berpeluang dikembangkan sebagai bagian dari sistem logistik daerah yang lebih terintegrasi dengan berbagai sektor ekonomi.
Pengembangan kedua pelabuhan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat rantai pasok, serta meningkatkan efisiensi distribusi.
Selain itu, pengembangan pelabuhan juga diharapkan dapat membuka peluang pertumbuhan sejumlah sektor, seperti perdagangan, perikanan, pertanian, pariwisata, dan investasi.
Pemkab Halmahera Selatan memandang pembangunan kepelabuhanan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur fisik. Lebih dari itu, pengembangan pelabuhan diposisikan sebagai bagian dari strategi memperkuat konektivitas dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah kepulauan.
ABUPI Soroti Potensi Logistik
Wakil Ketua Umum ABUPI Bidang Organisasi dan Regulasi Ariyanto Purboyo mengatakan terdapat sejumlah peluang pengembangan sektor kepelabuhanan di Halmahera Selatan yang dapat dikaji lebih lanjut.
Menurut Ariyanto, Pelabuhan Kupal memiliki potensi cukup besar karena ditopang aktivitas ekonomi dari sektor pertanian dan perikanan. Selain itu, kawasan tersebut juga memiliki keterkaitan dengan aktivitas pertambangan nikel dan emas.
Potensi tersebut, kata dia, dapat menjadi bagian dari pengembangan sistem logistik yang mampu memberikan nilai tambah bagi daerah.
Sementara untuk Pelabuhan Babang, pengembangan dapat diarahkan melalui penataan dan perluasan kawasan serta peningkatan fasilitas pendukung kegiatan logistik.
Salah satu peluang yang dapat dikaji, yakni penyediaan area untuk mendukung aktivitas peti kemas.
Ariyanto menekankan pengembangan sektor kepelabuhanan membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, penyelenggara pelabuhan, badan usaha pelabuhan (BUP), investor, dan pemangku kepentingan lainnya.
Menurut dia, penguatan tata kelola dan manajemen pelabuhan menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan fungsi komersial pelabuhan sekaligus mendukung efisiensi biaya logistik.
Cari Alternatif Pembiayaan Pembangunan
Penjajakan kerja sama melalui AOE 2026 menjadi bagian dari langkah Pemkab Halmahera Selatan memperluas jejaring investasi dan mencari alternatif pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Pemkab berharap sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, investor, dan pemangku kepentingan lainnya dapat mendorong pengembangan sektor kepelabuhanan secara bertahap dan berkelanjutan.
Penguatan konektivitas laut diharapkan tidak hanya meningkatkan infrastruktur dan pelayanan transportasi, tetapi juga memperlancar distribusi barang dan mobilitas masyarakat.
Langkah tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi logistik, memperluas akses pasar, serta mendorong munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah Halmahera Selatan.
Pemkab Halmahera Selatan menyatakan akan terus membuka ruang komunikasi, investasi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat konektivitas antarpulau, meningkatkan daya saing daerah, dan mendorong kesejahteraan masyarakat. (*)
