TERNATE (MALUTTODAY) — Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) mendorong agar investasi yang masuk ke daerah tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat lokal.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe saat menghadiri Talkshow dan Business Matching Diseminasi Kebijakan Kemitraan Usaha Nasional yang digelar Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM di Bella Hotel Ternate, Selasa (1/9/2026) kemarin.
Forum tersebut mempertemukan pelaku usaha besar dengan sekitar 160 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari berbagai wilayah di Maluku Utara.
Sarbin mengatakan, Maluku Utara saat ini menjadi salah satu daerah dengan perkembangan investasi yang cukup pesat. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang relatif kondusif turut mendukung masuknya investasi, termasuk Penanaman Modal Asing (PMA).
Namun, menurut dia, pertumbuhan ekonomi tersebut harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia menyoroti aktivitas industri hilirisasi pertambangan di sejumlah wilayah Maluku Utara, seperti kawasan industri PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Halmahera Tengah dan PT Harita Group di Pulau Obi, Halmahera Selatan.
Menurut Sarbin, keberadaan industri besar seharusnya mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekitar, termasuk dalam menekan angka kemiskinan.
“Kilau nikel belum mampu memberikan kilaunya bagi masyarakat bawah. Kita bangga ada kawasan industri besar yang mengubah daerah, namun kemiskinan masih ada. Investor tumbuh subur, masyarakat juga harus mendapat hak-hak konstitusionalnya secara adil,” kata Sarbin.
Dorong Investasi Sektor Pangan
Sarbin juga meminta pemerintah dan pelaku usaha mulai memperluas arah investasi agar tidak hanya berfokus pada sektor pertambangan dan hilirisasi mineral.
Menurut dia, sektor perikanan, kelautan, pertanian, dan peternakan memiliki peluang besar untuk dikembangkan di Maluku Utara.
Hal itu dinilai penting karena kebutuhan pangan bagi kawasan industri berskala besar di Maluku Utara saat ini masih banyak dipasok dari luar daerah, seperti Sulawesi dan Pulau Jawa.
“Jangan sampai kita hanya menjadi pasar bagi daerah lain. Kebutuhan industri yang besar ini seharusnya bisa menjadi peluang bagi pelaku usaha lokal untuk memasok kebutuhan pangan dan jasa,” ujarnya.
Selain itu, Sarbin memastikan Pemerintah Provinsi Maluku Utara berkomitmen menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam mengawal investasi.
Ia juga meminta hasil pertemuan antara pelaku usaha besar dan UMKM tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi diwujudkan dalam kerja sama konkret, seperti nota kesepahaman (MoU) maupun perjanjian kerja sama (PKS).
Sarbin turut mengingatkan pelaku usaha untuk tertib dalam melaporkan pemanfaatan sumber daya daerah, termasuk penggunaan air permukaan dan alat berat. Menurutnya, kepatuhan tersebut penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Realisasi Investasi Malut Rp 40,2 Triliun
Sementara itu, Staf Khusus Bidang Percepatan Hilirisasi dan Peningkatan Pengusaha Nasional Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Noor Sona Maesana Mushonnif mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam mengawal investasi.
Ia menyebut Maluku Utara menjadi salah satu daerah dengan realisasi investasi yang cukup besar secara nasional.
Pada Triwulan II 2026, realisasi investasi di Maluku Utara tercatat mencapai Rp 40,2 triliun.
Secara nasional, realisasi investasi pada Semester I 2026 mencapai Rp 1.010,6 triliun atau sekitar 49,5 persen dari target investasi sebesar Rp 2.041,3 triliun. Investasi tersebut juga menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja di seluruh Indonesia.
Noor mengatakan Maluku Utara dipilih sebagai provinsi pertama di luar Pulau Jawa untuk pelaksanaan kegiatan kemitraan tersebut.
Menurut dia, langkah itu menunjukkan komitmen pemerintah pusat agar pertumbuhan investasi di daerah turut membuka ruang yang lebih besar bagi pengusaha lokal.
“Investasi yang berhasil adalah investasi yang tumbuh bersama daerah tempatnya dijalankan. Pengusaha lokal tidak boleh hanya menonton, tetapi harus jadi pemain utama,” ujar Noor.
Ia menjelaskan, dari target komitmen kemitraan sebanyak 34 usaha besar di Maluku Utara dengan nilai Rp 7,8 triliun, hingga saat ini telah tercatat realisasi sebesar Rp 3,5 triliun untuk periode 2021-2026.
UMKM Didorong Masuk Rantai Pasok Industri
Noor mengatakan peluang UMKM lokal untuk masuk ke dalam rantai pasok industri besar di Maluku Utara masih terbuka luas.
Sejumlah sektor yang dinilai memiliki peluang antara lain jasa katering, konstruksi, transportasi, penyediaan suku cadang, alat pelindung diri (APD), hingga jasa logistik.
Karena itu, ia berharap kegiatan business matching tersebut tidak berhenti pada pertemuan antara pelaku usaha besar dan UMKM.
Menurut Noor, indikator keberhasilan kegiatan tersebut adalah munculnya transaksi dan kerja sama yang berkelanjutan.
“Yang paling penting setelah ini keluar Purchase Order (PO) dan kerja sama berkelanjutan,” tegasnya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi talkshow yang menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Direktur Pemberdayaan Usaha Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Delfinur Rizky Novihamzah, GM External Relations PT IWIP Wahyu Budhi Santoso, Cluster Manager Bank Mandiri KC Malut Gamal Maradani, serta Direktur Utama CV Satu Tiga Berjaya Suhendra Sutjahja.
Dalam sesi tersebut, peserta mendapatkan pemaparan mengenai regulasi dan kebijakan kemitraan, peluang vendor lokal masuk ke kawasan industri, skema pembiayaan perbankan bagi UMKM, hingga pengalaman pelaku usaha lokal yang berkembang melalui kemitraan dengan industri besar.
Acara turut dihadiri jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Maluku Utara dan kabupaten/kota, DPMPTSP, Dinas Koperasi dan UMKM, pimpinan BUMD, Bank Mandiri, Bank Maluku Malut, perwakilan PT IWIP dan Harita Group, Kadin, HIPMI, IWAPI Malut, serta ratusan pelaku UMKM.
