TERNATE (MALUTTODAY) – Pusat veteran Badan Cadangan Nasional (Bacadnas) menggelar workshop administrasi veteran Republik Indonesia tahun anggaran 2026 di meeting room Gamalama Hotel Bella, Kota Ternate, Maluku Utara, Kamis (16/7/2026).
Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat tata kelola administrasi veteran, sekaligus menyelaraskan pemahaman para pemangku kepentingan dalam proses pendataan, verifikasi, dan pengusulan veteran Republik Indonesia.
Workshop dibuka oleh Kepala Pusat Veteran Badan Cadangan Nasional, Brigjen TNI Asep Tardiana Wachgi dan dihadiri unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, PT Taspen serta sejumlah instansi terkait.
Hadir dalam kegiatan tersebut Staf Ahli Gubernur Maluku Utara Bidang Hukum Fachruddin Tukuboya yang mewakili Gubernur Maluku Utara, Danrem 152/Babullah Brigjen TNI Enoh Solehudin, Wali Kota Ternate Tauhid Soleman, perwakilan Danlanal Ternate, Dandim 1501/Ternate Kolonel Inf Jani Setiadi, Kepala Badan Kesbangpol Kota Ternate Nuryadi Rachman, perwakilan Kapolres Ternate serta Kepala PT Taspen Cabang Ternate Okta Jap Wiryawan.
Dalam sambutannya, Brigjen TNI Asep Tardiana Wachgi menegaskan bahwa penyelenggaraan workshop tidak hanya berorientasi pada aspek administrasi, tetapi juga menjadi wujud penghormatan negara kepada para Veteran Republik Indonesia yang telah berjuang mempertahankan kedaulatan bangsa.
Mengusung tema “Di Bawah Langit yang Sama, Mari Moi Ngone Futuru Bersatu Kita Kuat”, ia menekankan bahwa dinamika perubahan organisasi di lingkungan TNI tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan kepada para veteran. Karena itu, seluruh personel yang menangani administrasi veteran diharapkan memiliki pemahaman yang seragam mengenai mekanisme pendataan, verifikasi, hingga pengusulan veteran sesuai ketentuan yang berlaku.
“Melalui workshop ini diharapkan seluruh personel memiliki pemahaman yang sama sehingga proses administrasi veteran dapat berjalan tepat, benar, dan akurat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, proses administrasi veteran dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kodim, Korem, Kodam hingga tingkat pusat. Mekanisme tersebut dilakukan untuk memastikan setiap warga negara yang memenuhi persyaratan memperoleh pengakuan sebagai veteran Republik Indonesia beserta hak-haknya sesuai peraturan perundang-undangan.
Selain sebagai forum peningkatan kapasitas aparatur, workshop juga dimanfaatkan untuk melakukan verifikasi dan sinkronisasi data veteran antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan basis data veteran tetap akurat dan mutakhir.
Data yang valid diharapkan dapat mendukung penyaluran berbagai hak veteran, seperti tunjangan, santunan, dan jaminan kesehatan, sehingga dapat diterima secara tepat sasaran oleh para penerima manfaat.
Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIT itu berlangsung aman, tertib, dan lancar. (*)
