TERNATE (MALUTTODAY) – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) XII Tahun 2026 di Kota Ternate, Maluku Utara, menghasilkan tujuh rekomendasi strategis untuk memperkuat pelestarian dan pengembangan kota pusaka di Indonesia.
Rakernas yang digelar di Hotel Bela, Kota Ternate, Jumat (28/8/2026), juga menjadi momentum pergantian kepemimpinan JKPI dari Yogyakarta kepada Kota Ternate.
Forum tersebut mempertemukan pemerintah daerah, pengurus JKPI, para ahli, serta delegasi dari berbagai kota anggota JKPI untuk membahas arah pengelolaan pusaka di tengah dinamika pembangunan.
Pelestarian warisan budaya menjadi salah satu perhatian utama. Peserta Rakernas mendorong agar keberadaan kota pusaka tidak sekadar dipertahankan sebagai peninggalan sejarah, tetapi juga dihidupkan dan dikembangkan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat.
Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman mengatakan kebudayaan harus menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah.
Menurut Tauhid, warisan budaya memiliki potensi ekonomi apabila dikelola secara tepat tanpa menghilangkan nilai sejarah dan budayanya.
“Revitalisasi cagar budaya merupakan salah satu strategi meningkatkan PAD sekaligus merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong perkembangan investasi,” kata Tauhid dalam sambutannya.
Pemerintah Kota Ternate, kata dia, terus mendorong penggalian, inventarisasi, dan pengembangan objek kebudayaan. Sejumlah cagar budaya juga diarahkan untuk direvitalisasi dan dikembangkan sebagai destinasi wisata sejarah dan wisata budaya.
Tauhid juga mengajak daerah anggota JKPI untuk saling bertukar pengalaman. Menurutnya, daerah yang telah berhasil mengembangkan nilai ekonomi dari pusaka dapat berbagi pengetahuan dengan daerah yang masih berada dalam tahap pengembangan.
Sejarah dan warisan budaya yang ditinggalkan para pendahulu, lanjut Tauhid, tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga dapat menjadi sumber nilai ekonomi sekaligus pedoman bagi generasi sekarang dan mendatang.
Tujuh Rekomendasi
Rakernas JKPI XII menghasilkan tujuh rekomendasi utama yang menjadi arah bersama dalam memperkuat pelestarian dan pengembangan kota pusaka.
Pertama, memperkuat JKPI sebagai jembatan strategis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam advokasi, pelestarian, serta pengembangan kota pusaka.
Kedua, menyusun peta prioritas nasional situs dan kawasan pusaka. Peta tersebut mencakup kebutuhan mitigasi bencana, revitalisasi, museum, hingga perlindungan cagar budaya.
Ketiga, memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, terutama kurator, pengelola museum, konservator, serta tenaga ahli kebudayaan.
Keempat, membangun Satu Data Pusaka Daerah dan jejaring data JKPI sebagai dasar pengambilan kebijakan, advokasi, serta pengusulan warisan budaya.
Kelima, mendorong percepatan pengakuan warisan budaya nasional dan internasional melalui penguatan dokumentasi, penyusunan dossier, dan pendampingan daerah.
Keenam, mengintegrasikan pusaka sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah melalui dokumen perencanaan, tata ruang, pembangunan ekonomi, infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat.
Ketujuh, memperkuat kolaborasi, jejaring pengetahuan, dan pembiayaan inovatif untuk memastikan keberlanjutan pelestarian dan pengembangan kota pusaka di Indonesia.
Ketujuh rekomendasi itu diharapkan dapat memperkuat posisi kota pusaka dalam pembangunan daerah. Pelestarian warisan budaya juga didorong agar tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kepemimpinan JKPI Beralih ke Ternate
Rakernas JKPI XII juga menjadi momentum pergantian kepemimpinan organisasi.
Kota Ternate resmi menerima tongkat estafet kepemimpinan JKPI dari Wakil Wali Kota Yogyakarta selaku Ketua Presidium JKPI sebelumnya kepada Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman sebagai Ketua Presidium JKPI selanjutnya.
Serah terima tersebut menjadi penanda keberlanjutan kepemimpinan JKPI sekaligus memperkuat peran Kota Ternate dalam mengawal agenda bersama jejaring kota pusaka Indonesia.
Ternate dinilai memiliki modal kuat untuk mengemban peran tersebut. Kota yang dikenal sebagai Kota Rempah itu memiliki sejarah panjang sebagai salah satu pusat perdagangan rempah serta kekayaan pusaka yang masih hidup dalam kehidupan masyarakat.
Pengalaman lokal tersebut selanjutnya dibawa Ternate ke dalam jejaring kerja sama antarkota pusaka di Indonesia.
Pergantian kepemimpinan juga diharapkan menjadi momentum untuk memastikan tujuh rekomendasi Rakernas tidak berhenti sebagai kesepakatan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui kolaborasi antarkota, pertukaran pengetahuan, penguatan kapasitas daerah, serta pengembangan model pelestarian sesuai karakter masing-masing daerah.
Melalui tujuh rekomendasi dan estafet kepemimpinan kepada Kota Ternate, Rakernas JKPI XII diharapkan menjadi pijakan baru dalam memperkuat kerja sama antarkota pusaka di Indonesia.
Dari Kota Rempah, JKPI selanjutnya diarahkan untuk memastikan warisan budaya tetap terlindungi, berkembang, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus menjadi bagian penting dalam pembangunan kota yang berkelanjutan. (*)
