JAKARTA (MALUTTODAY) – TNI Angkatan Darat melaksanakan alih komando dan pengendalian (Alih Kodal) wilayah Maluku Utara dari Kodam XV/Pattimura kepada Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha sebagai bagian dari penguatan organisasi dan efektivitas pelaksanaan tugas pertahanan di wilayah tersebut.
Pangdam XXVIII/Moloku Kie Raha Mayjen TNI Nefra Firdaus yang resmi menjabat sejak serah terima jabatan pada 5 Oktober 2026, kini memasuki tahapan penting dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok satuan melalui proses alih Kodal tersebut.
Sebelumnya, wilayah Maluku Utara berada dalam tanggung jawab Kodam XV/Pattimura yang mencakup Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Dengan pelaksanaan Alih Kodal, tanggung jawab komando dan pengendalian kewilayahan di Maluku Utara beralih kepada Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha.
Langkah ini merupakan bagian dari penataan organisasi TNI AD untuk memperkuat sistem komando dan pengendalian, meningkatkan koordinasi, serta mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pertahanan sesuai dengan karakteristik wilayah.
Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan memiliki tantangan geografis, potensi sumber daya alam, serta dinamika sosial kemasyarakatan yang beragam. Kondisi tersebut membutuhkan penguatan organisasi kewilayahan agar pelaksanaan tugas pertahanan dan pembinaan teritorial dapat berjalan lebih optimal.
Melalui penguatan organisasi tersebut, Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan operasional satuan, mempercepat koordinasi lintas wilayah, serta mendukung berbagai program pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Pangdam XXVIII/Moloku Kie Raha Mayjen TNI Nefra Firdaus memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalkan potensi seluruh satuan jajaran dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI AD di wilayah Maluku Utara.
Penguatan soliditas internal, peningkatan profesionalisme prajurit, kesiapan operasional, serta komunikasi yang efektif dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi aspek penting dalam mendukung pelaksanaan tugas tersebut.
Selain itu, sinergi antara TNI AD, pemerintah daerah, Polri, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen bangsa diperlukan untuk menjaga stabilitas keamanan serta menciptakan kondisi wilayah yang kondusif bagi pembangunan daerah.
Dalam arahannya, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menekankan pentingnya membangun komunikasi yang efektif dan berkesinambungan dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, insan media, dan masyarakat.
“Komunikasi tersebut dinilai penting untuk membangun kesamaan pemahaman, memperkuat kepercayaan publik, serta memastikan kebijakan dan program TNI AD tersampaikan secara tepat dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Tandyo.
Ia juga menekankan perlunya peningkatan kesiapsiagaan satuan, penguatan sinergi dengan berbagai instansi, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan dinamika tantangan tugas.
Dengan pelaksanaan Alih Kodal tersebut, Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha diharapkan dapat memperkuat perannya dalam menjaga stabilitas keamanan di Maluku Utara, meningkatkan kemanunggalan TNI dengan rakyat, serta mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.
