Bupati Halut Jelaskan Sering ke Luar Daerah, Berhasil Bawa Alokasi Pembangunan Rp 700 Miliar

Bupati Halmahera Utara (Halut), Piet Hein Babua. (foto: Humas)

HALSEL (MALUTTODAY) — Bupati Halmahera Utara (Halut), Piet Hein Babua memberikan penjelasan terkait sorotan publik yang menilai dirinya bersama wakil bupati jarang berada di daerah dan kerap melakukan perjalanan ke luar daerah.

Penjelasan tersebut disampaikan Piet Hein Babua pada Rabu (19/8/2026). Ia mengatakan, perjalanan ke luar daerah dilakukan untuk melakukan koordinasi dan memperjuangkan alokasi pembangunan bagi Kabupaten Halmahera Utara.

Bacaan Lainnya

Menurut dia, kebijakan pemerintah pusat pada 2026 berupa pemotongan transfer ke daerah (TKD) berdampak terhadap kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan.

“Hampir semua program kegiatan pembangunan ditarik kembali ke pusat. Oleh karena itu, untuk tetap mendapatkan alokasi pembangunan, pemerintah daerah wajib melakukan koordinasi dan pendekatan langsung ke pusat, tidak bisa hanya melalui telepon maupun hanya berdiam di Tobelo,” ujar Piet.

Ia menegaskan, koordinasi dengan pemerintah pusat tidak cukup dilakukan melalui sambungan telepon. Menurutnya, kehadiran langsung diperlukan untuk memperjuangkan program pembangunan yang dapat dialokasikan ke Halmahera Utara.

“Koordinasi tidak bisa dilakukan lewat telepon saja. Koordinasi tidak bisa duduk diam di Tobelo. Jika Bupati dan Wakil Bupati hanya ada di Tobelo, jangan berharap ada pembangunan yang masuk,” tegasnya.

Alokasi Pembangunan Lebih dari Rp 700 Miliar

Piet mengatakan, upaya koordinasi yang dilakukan dirinya bersama Wakil Bupati sepanjang 2026 telah membuahkan hasil.

Ia menyebut Halmahera Utara berhasil mendapatkan alokasi pembangunan dari APBN lebih dari Rp 700 miliar. Anggaran tersebut, kata dia, mencakup pembangunan sarana fisik yang bersumber dari APBN serta dukungan pihak ketiga.

“Jika dibandingkan dengan hasil yang sebesar itu, perjalanan dinas tersebut membawa pulang hasil yang nyata ke daerah. Bahkan kemungkinan besar Halmahera Utara menjadi kabupaten dengan alokasi pembangunan terbesar dari pemerintah pusat di seluruh Provinsi Maluku Utara pada tahun 2026 ini,” ungkapnya.

Meski demikian, Piet menegaskan, dana tersebut tidak masuk ke kas Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dan tidak dikelola langsung oleh pemerintah daerah.

Menurut dia, sejumlah program tersebut dikelola oleh balai dan instansi vertikal pemerintah pusat.

“Pemerintah daerah menyiapkan perencanaan, desain, serta data usulan sebelum diajukan ke pusat,” jelasnya.

Ia mengatakan, hal terpenting bukan pihak yang mengelola anggaran, melainkan manfaat pembangunan yang nantinya dapat dirasakan masyarakat Halmahera Utara.

Sebut Sejumlah Proyek Segera Dikerjakan

Piet juga memaparkan sejumlah program pembangunan yang disebut akan segera dirasakan masyarakat.

Salah satunya adalah pembangunan Sekolah Rakyat yang direncanakan diresmikan pada 31 Agustus 2026. Nilai pembangunan tersebut disebut mencapai sekitar Rp 200 miliar.

Selain itu, terdapat pembangunan bronjong dan pengendalian banjir senilai sekitar Rp 120 miliar di Desa Asmiro.

Pembangunan lainnya yakni jembatan gantung di Gulo serta pembangunan jalan daerah melalui Instruksi Presiden (Inpres).

“Rencananya tahun ini melalui Instruksi Presiden (Inpres) untuk jalan daerah, yaitu pembangunan jalan yang lokasinya dari kawasan pemerintahan hingga Desa Pale,” katanya.

Kolaborasi Dengan Pemprov dan Anggota DPR RI

Piet menyebut keberhasilan mendapatkan berbagai program pembangunan tersebut tidak terlepas dari kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, serta anggota DPR RI.

Ia menyebut anggota DPR RI Fraksi Golkar Alien Mus dan Irene Roba turut memperjuangkan sejumlah program pembangunan untuk Halmahera Utara.

Menurut Piet, upaya tersebut dilakukan di berbagai sektor, termasuk pertanian dan pekerjaan umum.

“Semua kekuatan ini disatukan untuk memperjuangkan kepentingan daerah,” ujarnya.

Piet kembali menegaskan bahwa perjalanan dinas yang dilakukan dirinya bersama Wakil Bupati bukan tanpa tujuan.

“Uang itu tidak ada di daerah, semua ada di pusat. Jika kita tidak berjuang dan berkoordinasi, jangan berharap bagian itu datang ke Halmahera Utara. Semua perjalanan itu bukan tanpa alasan, semua membawa hasil yang nanti dirasakan manfaat bagi masyarakat, bagi kita semua,” tutupnya. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *