TERNATE (MALUTTODAY) – Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP APINDO) Maluku Utara, Gajali Abd Mutalib, menyoroti tingginya pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang belum diikuti pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Gajali, besarnya aktivitas industri pertambangan di Maluku Utara belum sepenuhnya memberikan dampak ekonomi yang merata, terutama bagi masyarakat di daerah penghasil tambang.
Hal itu disampaikan Gajali dalam sambutannya pada Musyawarah Provinsi (Musprov) III APINDO Maluku Utara di Muara Hotel, Kota Ternate, Minggu (25/10/2026).
“Kami lihat bahwa satu sisi pertumbuhan ekonomi sangat tinggi, tetapi di sisi yang lain tingkat kemiskinan juga sangat besar. Pemerataan ekonomi itu belum membumi, masih di awan-awan,” kata Gajali.
Ia menilai, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dan dunia usaha untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada industri besar, tetapi juga dirasakan masyarakat di sekitarnya.
Gajali mencontohkan, dari 10 kabupaten/kota di Maluku Utara, terdapat empat daerah yang memiliki aktivitas pertambangan. Namun, menurut dia, persoalan kemiskinan masih menjadi tantangan di daerah-daerah tersebut.
“Ini bukan tanggung jawab pemerintah, tetapi kami juga menjawab bagaimana dunia usaha, teman-teman semua, bisa membuka jurang yang sangat besar antara dunia usaha dan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Gajali, diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk memperkecil kesenjangan tersebut sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi.
APINDO Cari Titik Temu Kepentingan Pekerja dan Pengusaha
Selain menyoroti pemerataan ekonomi, Gajali menegaskan peran APINDO dalam menjaga hubungan industrial dan ketenagakerjaan di Maluku Utara.
Ia mengatakan, APINDO terus membangun hubungan dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota untuk mendukung iklim usaha dan ketenagakerjaan yang kondusif.
Salah satu agenda penting yang menjadi perhatian APINDO adalah pembahasan penetapan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK).
“Setiap tahun biasanya di November ini kami akan bersidang di dalam dewan pengupahan untuk menentukan UMP atau UMK di tingkat provinsi,” kata Gajali.
Ia menegaskan, pembahasan upah minimum perlu mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus kemampuan perusahaan agar keputusan yang dihasilkan dapat diterima kedua belah pihak.
“Di sinilah APINDO akan mencari solusi terbaik, mendorong agar supaya keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang optimal, yang menguntungkan baik perusahaan maupun dunia usaha dan dunia kerja,” ujarnya.
Gajali juga menyinggung pentingnya mempertimbangkan dampak kebijakan pengupahan terhadap keberlangsungan usaha dan tenaga kerja.
Ia mencontohkan kebijakan kenaikan upah pada tahun sebelumnya yang, menurut dia, perlu mempertimbangkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan tenaga kerja.
Dorong UMKM agar Ikut Menikmati Pertumbuhan Ekonomi
Untuk memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi, APINDO Maluku Utara juga menjalankan program pelatihan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM.
Gajali mengatakan, pelatihan tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, perbankan, dan sejumlah lembaga lainnya.
Kegiatan itu telah dilaksanakan di beberapa wilayah, termasuk Pulau Morotai, Kota Tidore Kepulauan, dan Kota Ternate.
“Tujuannya kita mempersiapkan dunia usaha, khususnya UMKM, agar bisa tumbuh lebih baik ke depan,” katanya.
Menurut Gajali, penguatan kapasitas UMKM menjadi salah satu langkah untuk memperkecil kesenjangan antara industri besar dan masyarakat lokal.
Sementara itu, dalam Musprov III APINDO Maluku Utara, Gajali kembali terpilih sebagai Ketua DPP APINDO Maluku Utara untuk periode 2026–2031.
Pengukuhan kepengurusan baru tersebut dilakukan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) APINDO, Shinta Widjaja Kamdani, dan turut dihadiri Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda.
