SOFIFI, MALUTTODAY – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malut menggelar High Level Meeting atau pertemuan tingkat tinggi dan rapat koordinasi (Rakor) dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Kegiatan yang digelar di Aula Nuku, Kantor Gubernur Maluku Utara, Sofifi pada Selasa (25/11/2025) juga sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan permintaan kebutuhan pokok menjelang natal 2025 dan tahun baru 2026.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda dalam arahannya menekankan, inti dari high level meeting ini adalah mengendalikan inflasi daerah serta percepatan jenis digitalisasi ekonomi dan keuangan daerah.
“Seperti yang sudah jelaskan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi,” kata Sherly.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan data dari Bank Indonesia, komoditas pangan masih menjadi penyumbang utama inflasi Maluku Utara terlebih menjelang natal dan tahun baru.
Hingga November 2025, tingginya sumbangan inflasi kelompok volatile food yang meliputi beras, gula, daging ayam, ikan, bawang, cabe dan tomat perlu mendapat perhatian.
“Inflasi Maluku Utara terjadi karena sangat bergantung kepada pasokan pangan dari luar,” ujar Kepala BI Maluku Utara, Dwi Indrawan.
Secara Year-on-Year (YoY), Maluku Utara menempati urutan ketiga inflasi terendah se-Indonesia dengan 0,44%. Namun, memasuki Oktober, peringkat tersebut turun menjadi ke 14 tertinggi se-Indonesia.
Olenya itu, Sherly menginstruksikan kepada sekretaris provinsi untuk segera melakukan inspeksi pasar secepatnya, karena dikhawatirkan terdapat pedagang yang sengaja memanfaatkan momentum untuk menaikkan harga barang yang seharusnya tidak naik. “Tolong Pak Sekprov segera lakukan inspeksi pasar ya,” tegasnya.
Dia juga meminta kepada para organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait untuk melakukan pemantauan stok barang di lapangan secara real time.
Sementara itu, terkait digitalisasi, Sherly menekankan pentingnya percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi tata kelola keuangan daerah serta mendorong optimalisasi PAD melalui penggunaan kanal pembayaran non-tunai.
“Lanjutkan sinergi kolaborasi antara TPID kabupaten/kota yang sudah terjalin dengan sangat baik, untuk memastikan harga bahan pokok dapat kita sama-sama kawal dengan baik. Jangan ada ego sektoral, bahwa stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat jauh lebih penting dibanding apapun,” ungkapnya.
“Mari kita semua sama-sama tutup tahun 2025 ini dengan stabilitas ekonomi yang terjaga dengan baik. Sehingga masyarakat dapat menikmati suasana natal dan tahun baru dengan suka cita,” harapnya. (*)
