TERNATE (MALUTTODAY) – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menegah (UMKM) RI menggelar Rapat Kordinasi Monitoring dan Evaluasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat atau (KUR) tahun 2026 wilayah regional Timur Indonesia.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung Wakil Menteri UMKM RI, Helvi Yuni Moraza dan digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara pada Jumat (26/6/2026).
“Hari ini Kementerian UMKM, Bank Indonesia beserta Pemda Maluku Utara melakukan rakor penyaluran KUR, ini adalah salah satu wujud dan komitmen Kementerian UMKM untuk memastiakn program dari pemerintah dalam hal ini pak presiden dalam rangka pemerataan kesejahteraan masyarakat yaitu program pemberian dan penyaluran KUR bagi UMKM,” ujar Helvi.
Rakor dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, M.Riza Adha Damanik, Deputi Bidang Akuntan Negara BPKP, Kepala Kanwil DJPb Malut, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Maluku Utara, Kepala BPKP Maluku Utara, Direksi perbankan se-Wilayah Timur Indonesia penyalur KUR.
Helvi mengaku rakor tersebut sangat penting dilakukan karena bertujuan memastikan KUR yang disalurkan tepat sasaran ke masyarakat. Bahkan dalam forum tersebut melibatkan seluruh Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) dan sejumlah Bank Swasta Nasional penyelenggara KUR.
“Dari beberapa pertemuan dan evaluasi ternyata memang menghasilkan beberapa perbaikan, baik perbaikan kepada kami yang diamanahkan, bagi penyelenggara KUR dan teman-teman lainnya seperti OJK, BPKP yang memperluas pandangan monitoringnya sehingga ada beberapa kelemahan yang ditemukan untuk perbaikan kedepannya termasuk juga mendukung dalam hal penyaluran,” ujarnya.
Dia menyatakan pihaknya sangat terbantu oleh peran Bank Sentral yang dinilai dapat mendongkrak pengembangan wirausaha UMKM naik kelas hingga Go-Ekspor.
Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara, Handi Susila menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kementerian UMKM beserta Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang memilih Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara sebagai tuan rumah kegiatan strategis tersebut.
Handi menjelaskan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, salah satu fokus penting yang dilakukan BI adalah penguatan,peningkatan UMKM sehingga semakin bankable mampu mengakses pebiayaan formal lebih mudah dan tepat sasaran.
BI juga melakukan pendampingan pelaku UMKM, mendukung literasi keuangan, mengadakan pelatihan pencatatan keuangan, memfasilitasi bisnis matching dengan lembaga keuangan serta pendampinagan usaha secara berkelanjutan
“Strategi ini diimplementasikan melalui keberadaan 46 Kantor Perwakilan Bank Indonesia di seluruh Indonesia termasuk Maluku Utara. BI Maluku Utara saat ini terus menjalankan berbagai uapaya untuk melakukan pengembangan UMKM secara menyeluruh melalui pendekatan koperensif dari hulu ke hilir dan upaya tersebut mencakup Sub-Sistem UMKM agar mampu mengompres UMKM cepat dari sisi Onboarding Digital UMKM hingga pendampingan UMKM Go Ekspor agar mampu meningkatkan daya saing menembus pasar global,” tutur Handi.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, M Riza Adha Damanik menyatakan, selain melaksanakan Rakor Penyaluran KUR Regional Indonesia Timur, forum tersebut juga malakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) BPKP antara Kementaraian UMKM dan Bank Maluku – Maluku Utara sehingga bank tersebut menjadi bank ke-47 yang terlibat dalam ekosistem penyalur KUR.
“Saya kira ini suatu berita baik karena kalau kita lihat dari 10 Provinsi yang ikut dalam Rakor memang Penyaluran KUR yang paling terkecil itu ada di Maluku Utara , kami senang sekail masuknya bank Maluku-Maluku Utara dapat diharapkan menjadi kendaraan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM di Maluku dan Maluku Utara sehingga UMKM dapat berkembang dengan baik,” kata Riza.
Dalam penyaluran KUR Regional Indonesia Timur, pemerintah telah menyalurkan sebanyak Rp 16,5 Triliun kepada lebih dari 255.000 UMKM yang tersebar di 10 Provinsi. Dari alokasi anggaran tersebut sektor produksi telah menyerap sebesar 68,2 persen. Angka tersebut jauh diatas target pemerintah yakni 65 persen pada tahun 2026.
“Tadi disampaikan oleh pak Wamen juga pada lembaga penyalur belum semua bank sampai pada sasaran penyaluran ke sektor produksi. Tentunya pada bank-bank penyalur yang belum diharapkan nantinya pada semester dua tahun 2026 bisa mendorong untuk memperluas pembiayaan pada sektor produksi khususnya sektor unggulan lokal,” tandas Riza. (*)
