MOROTAI (MALUTTODAY) – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Pulau Morotai menggelar High Level Meeting (HLM) sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan pangan dan menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global maupun domestik.
Pertemuan yang mengusung tema “TPID Bersinergi, Inflasi Terkendali” tersebut berlangsung di Aula Lantai II Kantor Bupati Pulau Morotai, Senin (22/6/2026).
Kegiatan dipimpin oleh Wakil Bupati Pulau Morotai, Rio Christian Pawane, yang mewakili Bupati selaku Ketua TPID.
Turut hadir Sekretaris Daerah sekaligus Ketua Pelaksana Harian TPID Muhammad Umar Ali, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara Handi Susila, Ketua DPRD M Riski, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Pulau Morotai Samsuldin Rijal, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk Dandim 1514, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan pelaku usaha dan distributor lokal.
Dalam paparannya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Handi Susila, menyampaikan bahwa inflasi Provinsi Maluku Utara pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,05 persen secara bulanan (month to month/mtm). Dari dua kabupaten/kota yang menjadi daerah Indeks Harga Konsumen (IHK), inflasi terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah, sementara Kota Ternate mengalami deflasi.
Handi menjelaskan, bahwa inflasi tersebut dipengaruhi oleh kenaikan harga pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, terutama akibat lonjakan harga LPG nonsubsidi yang dipicu dinamika geopolitik global.
Selain itu, penyesuaian kebijakan harga energi domestik serta meningkatnya permintaan komoditas perikanan dan hortikultura menjelang Hari Raya Iduladha turut memberikan andil terhadap kenaikan harga.
“Berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH), Kabupaten Pulau Morotai mengalami inflasi pada pekan kedua Juni 2026 dibandingkan pekan sebelumnya. Kenaikan harga terutama disumbang oleh komoditas cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah,” katanya.
Handi juga menegaskan, Bank Indonesia juga berkomitmen untuk terus mendukung pengendalian inflasi di Kabupaten Pulau Morotai melalui fasilitasi pelaksanaan pasar murah serta pendampingan teknis dan penyelenggaraan High Level Meeting TPID secara berkala.
“Sebagai daerah kepulauan, Kabupaten Pulau Morotai masih menghadapi sejumlah tantangan struktural yang memengaruhi stabilitas harga pangan. Tantangan tersebut meliputi tingginya ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah, mahalnya biaya distribusi antarpulau yang diperparah oleh kondisi cuaca ekstrem, serta masih terbatasnya infrastruktur penyimpanan berupa fasilitas rantai dingin (cold storage) untuk menjaga kualitas komoditas pangan yang mudah rusak,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Pulau Morotai, Rio Christian Pawane menegaskan bahwa High Level Meeting tidak boleh berhenti sebagai forum diskusi semata, melainkan harus menghasilkan rekomendasi strategis dan langkah nyata dalam menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pertemuan ini harus menjadi momentum memperkuat sinergi seluruh pihak dalam mengendalikan inflasi melalui kebijakan yang terukur dan berkelanjutan,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai bersama Bank Indonesia dan seluruh anggota TPID menyepakati sejumlah langkah strategis. Di antaranya memperluas pelaksanaan pasar murah, operasi pasar, dan inspeksi mendadak (sidak) untuk memastikan ketersediaan stok serta mencegah praktik penimbunan barang kebutuhan pokok.
Kemudian, pemerintah daerah akan mengoptimalkan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk program pengendalian inflasi, termasuk pemberian subsidi maupun bantuan transportasi yang bersumber dari APBD guna menekan biaya distribusi.
Selanjutnya, TPID juga akan memperkuat ketahanan pangan melalui gerakan menanam komoditas hortikultura dengan memanfaatkan pekarangan rumah, memperkuat keberadaan Kios Pangan, serta mengoptimalkan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan minyak goreng Minyakita.
Selain itu, dilakukan upaya meningkatkan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan peternakan melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana serta pendampingan teknis kepada para pelaku usaha, sehingga ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat dikurangi.
Di samping itu, TPID akan memperluas kerja sama antardaerah (KAD) dengan wilayah-wilayah produsen pangan di Maluku Utara untuk memperkuat pasokan komoditas strategis.
Melalui berbagai langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai bersama Bank Indonesia optimistis stabilitas harga dapat terus terjaga, daya beli masyarakat tetap kuat, ketahanan pangan semakin kokoh, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang unggul, adil, dan sejahtera. (*)
