TERNATE, MALUTTODAY – Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Dwi Putra Indrawan mengatakan, ekonomi daerah tersebut pada triwulan III 2025 tumbuh 39,10 persen secara tahunan (year on year), sekaligus menjadi provinsi dengan pertumbuhan paling tinggi secara nasional.
“Pertumbuhan ekonomi ini masih ditopang oleh kinerja industri pengolahan khususnya hilirisasi nikel,” kata Kepala BI Perwakilan Maluku Utara, Dwi Putra Indrawan pada sambutannya dalam kegiatan pertemuan tahunan Bank Indonesia 2025, Selasa (2/12/2025).
Maluku Utara telah berhasil memproduksi produk olahan nikel berkualitas tinggi yang mendukung program hilirisasi pemerintah dan mampu bersaing untuk memenuhi kebutuhan industri global khususnya industri besi baja dan komponen baterai kendaraan listrik (EV).
Total ekspor berasal dari produk turunan nikel ke Tiongkok mencapai 95 persen. Produk ekspor tersebut sebagai bahan baku industri besi baja dan komponen baterai EV. Diperoleh dari dua wilayah utama, yakni di Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan.
Ia menekankan, meski sektor pertambangan masih menjadi motor penggerak ekonomi Maluku Utara, namun perlu juga menaruh perhatian kepada sektor lain di luar pertambangan.
Oleh karena itu, Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara mengusung rekomendasi dalam mengawal pertumbuhan ekonomi yang tinggi agar lebih berkelanjutan dan inklusif untuk ke depannya.
Dari Sisi Pertumbuhan Ekonomi
Rekomendasi tersebut, pertama, penetapan kebijakan hilirisasi komoditas unggulan seperti kelapa, pala, cengkih, dan perikanan untuk memberikan nilai tambah ekonomi.
Kedua, penguatan sinergi dengan otoritas terkait melalui pembentukan forum investasi bersama dengan instansi dan organisasi perangkat daerah (OPD), terkait untuk bersama-sama bergerak mendorong peningkatan investasi di Maluku Utara.
Ketiga, penyiapan infrastruktur penunjang, ketersediaan proyek yang bersifat clean and clear, regulasi dan kepastian hukum, serta peningkatan sumber daya manusia (SDM).
Keempat, mendorong pertumbuhan industri kreatif dan pariwisata bertema alam dan sejarah, indahnya alam bawah laut serta sejarah panjang kolonialisme di Maluku Utara dapat menjadi nilai jual bagi wisatawan. Sehingga dapat menjadi sumber pendapatan baru daerah dan mendorong pertumbuhan dari sisi konsumsi.
Kelima, mendorong pertumbuhan ekspor non-tambang melalui edukasi kepada pengusaha potensial. Saat ini, jumlah eksportir non-tambang di Maluku Utara tercatat masih terbatas, terutama disebabkan minimnya edukasi mengenai prosedur dan mekanisme ekspor.
Dari Sisi Inflasi
Kemudian dari sisi inflasi penting adanya, pertama, penguatan swasembada pangan terutama untuk komoditas pertanian, perikanan, dan holitkultura yang banyak dikonsumsi masyarakat.
Kedua, penguatan kerjasama antar daerah (KAD) dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan serta kelancaran distribusi.
Ketiga, koordinasi dan sinergi yang kuat antara TPID Provinsi dan kabupaten/kota dalam menerapkan dan mengimplementasikan strategi 4K yang tercantum dalam roadmap TPID 2025-2027.
Keempat, pemutakhiran data pengguna minyak tanah dan optimalisasi distribusi minyak tanah di Maluku Utara untuk mengurangi ketidakseimbangan kuota minyak tanah di masyarakat.
Dari Sisi Pembayaran
Selanjutnya, dari sisi sistem pembayaran pertama, perlu adanya upaya mendorong dan memperluas implementasi pembayaran secara non tunai melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah daerah (ETPD).
Kedua, mengimplementasikan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Ketiga, meningkatkan literasi digital kepada masyarakat.
Dan, terakhir mendorong transaksi non tunai dalam perputaran ekonomi masyarakat melalui para pelaku usaha, sektor transportasi, jasa, dan perdagangan.
“Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kegiatan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Tidak lupa pentingnya sinergi, komitmen, dan koordinasi seluruh pihak merupakan sebuah kunci keberhasilan dalam memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara,” pungkasnya. (*)
