HALSEL, MALUTTODAY – WargaKawasi menilai kampanye lingkungan yang dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) di Maluku Utara tidak mewakili suara masyarakat. Isu pertambangan yang digaungkan WALHI sudah melampaui batas substansi dan berpotensi merusak tatanan sosial di desa.
Adapun sejumlah narasi yang dikampanyekan seperti “Kawasi itu orang miskin” atau “minum air lumpur”, dinilai sebagai kata-kata yang terlalu berlebihan dan bersifat melecehkan martabat masyarakat di Desa Kawasi.
“Mereka (WALHI) lebih menyinggung privasi masyarakat. Kami menganggap bahwa itu bagian dari, apa, ya, semacam pelecehan bagi masyarakat Kawasi. Karena kondisi sebenarnya tidak seperti itu,” kata salah satu warga Desa Kawasi.
Jofi Cako, sebagai warga Desa Kawasi menilai kegiatan WALHI telah terlalu jauh mengintervensi persoalan Kawasi. Ia menyayangkan langkah WALHI yang hanya berfokus pada ekspos media tanpa diikuti upaya struktural dan substantif.
“Kalau kita melihat kegiatan yang digelar WALHI ini terlalu melebar dan terlalu jauh mengintervensi persoalan Kawasi yang secara substansi itu tidak tepat,” jelasnya.
Ia mendesak agar isu lingkungan yang diangkat dibawa keranah yang lebih serius dengan laporan resmi kepada pihak terkait, alih-alih membangun opini atau framing yang tidak berujung.
“Saya menganalisis, atau melihat, tidak ada ujungnya, yang ada apa?. Justru berpotensi menimbulkan ketegangan dan konflik sosial di tengah masyarakat. Cukuplah membuat opini-opini yang dampaknya justru kurang baik kepada masyarakat,” cetusnya.
Sementara itu, terkait isu ketersediaan air bersih dan listrik yang kerap memicu demonstrasi, warga kembali menegaskan bahwa masalah tersebut bukan disebabkan oleh ketidakmampuan perusahaan, melainkan gangguan teknis dan praktik ilegal.
Menurut Yustinus, fasilitas di Pemukiman Baru Desa Kawasi atau Eco Village sudah tersedia dan 100 persen memuaskan, bahkan diberikan secara gratis.
“Air tinggal main putar di kran. Cuma kita punya saudara-saudara yang di bawah (pemukiman lama) ini, tidak mau pindah entah dengan alasan bermacam-macam,” jelasnya.
Ia menuding penyebab utama defisit listrik adalah kehadiran orang luar Kawasi yang sering melakukan penyambungan liar.
“Padahal sebenarnya kalau mereka mau pindah, itu kegelisahan mereka sepenuhnya sudah terjawab,” ungkapnya.
Di sisi lain, Jofi Cako serta warga lainnya sama-sama menghimbau pentingnya mempelajari lagi program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Saran saya, lakukan duduk bersama sejumlah pemangku kepentingan yang ada. Baik itu CSR atau perusahaan dengan masyarakat, pemerintah desa dengan masyarakat, yang paling penting ini, pemerintah daerah itu harus turun ke bawah,” sebut Jofi.
Mereka berharap perusahaan dan Pemerintah Daerah (Pemda) lebih fokus memaksimalkan program pemberdayaan masyarakat di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan agar warga memiliki kemandirian ekonomi.
“Program pemberdayaan dari aspek pertanian, perkebunan, dan perikanan, itu mungkin lebih digenjot lagi, sehingga kita di masyarakat, itu dari sekarang itu, kita istilahnya, ajari mereka, untuk mau mandiri,” tandasnya. (*/ADV)
