TERNATE, MALUTTODAY – Kedaton Kesultanan Ternate menjadi saksi bersejarah pada Senin (27/10/2025). Di mana di lokasi tersebut para Sultan dan tokoh bangsa dari berbagai daerah di Indonesia mendeklarasikan Forum Keberagaman Nusantara (FKN).
FKN merupakan wadah kebangsaan untuk memperkuat nilai-nilai keberagaman, toleransi, dan persatuan dalam menyongsong satu abad kemerdekaan Indonesia.
Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, KH Ma’ruf Amin turut menghadiri deklarasi tersebut. Ma’ruf juga merupakan Ketua Dewan Pembina FKN Pusat.
Kehadiran Ma’ruf Amin menandai kelanjutan dari deklarasi serupa yang sebelumnya dilaksanakan di Medan, Sumatera Utara pada 2023.
“Deklarasi di Kesultanan Ternate ini menjadi simbol kuatnya komitmen kebangsaan kita untuk menjaga keutuhan negara dari berbagai potensi konflik sosial, agama, dan etnis. Keberagaman harus menjadi kekuatan, bukan perpecahan,” kata Ma’ruf dalam sambutannya.
Lanjutnya, bahwa Forum Keberagaman Nusantara diharapkan menjadi ruang kolaborasi lintas budaya, generasi, dan agama untuk memperkuat fondasi moral bangsa.
“Jika ikatan kebangsaan melalui Forum Keberagaman Nusantara ini terjaga, potensi konflik akan sangat kecil terjadi,” tegasnya.
Dalam deklarasi ini menegaskan enam poin utama yang menjadi dasar gerakan, meliputi, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa, menjaga komitmen terhadap perbedaan suku dan agama, melawan segala bentuk diskriminasi, serta meneguhkan toleransi dan inklusivitas berkeadilan.
Selain itu, forum ini juga mendorong kolaborasi lintas generasi, menghidupkan kembali nilai-nilai leluhur dan kearifan lokal, serta menumbuhkan rasa saling menghormati antarwarga bangsa.
Dukungan terhadap Pemerintahan Presiden Prabowo
Forum Keberagaman Nusantara juga menyatakan dukungan penuh terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya mewujudkan amanat Pasal 33 UUD 1945, yakni pembangunan ekonomi nasional berbasis gotong royong dan keadilan sosial.
Dalam pernyataannya, FKN memandang pelaksanaan Pasal 33 perlu dilakukan melalui empat bingkai pendekatan:
- Bingkai Politis, yang menekankan dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam penguatan sektor riil dan kemandirian ekonomi;
- Bingkai Teologis, dengan menanamkan nilai keadilan dan kemaslahatan dalam setiap kebijakan ekonomi;
- Bingkai Sosiologis, yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan ekonomi nasional; dan
- Bingkai Yuridis, yang memastikan seluruh kebijakan ekonomi dijalankan sesuai konstitusi dan supremasi hukum.
Menurut Ma’ruf Amin, keempat bingkai tersebut menggambarkan pendekatan komprehensif dalam membangun ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.
“Nilai-nilai spiritual, politik inklusif, dan partisipasi sosial harus berjalan beriringan dengan kepastian hukum,” sebutnya. (*)
