TERNATE, MALUTTODAY – Bank Indonesia (BI) Maluku Utara memperkirakan tren laju inflasi di Provinsi Maluku Utara dikisaran 2,5 persen plus minus 1 persen hingga akhir tahun 2025.
“BI Maluku Utara memproyeksikan target inflasi Provinsi Maluku Utara sampai dengan akhir tahun diprakirakan tetap berada pada rentang target nasional 2,5±1% dengan pasokan pangan yang terjaga,” kata Kepala Perwakilan BI, Dwi Putra Indrawan dalam High Level Meeting di Aula Nuku, Kantor Gubernur Malut, Sofifi, pada Selasa (25/11/2025).
Dalam pemaparannya, Dwi mengatakan, secara umum inflasi Provinsi Maluku Utara sampai dengan Oktober 2025 terkendali di angka 0,44% year to date (ytd) atau 1,18% year on year (yoy) dan menjadikan Maluku Utara sebagai provinsi dengan inflasi terendah keempat di seluruh Indonesia.
Menurutnya, pencapaian ini berkat sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) provinsi maupun kabupaten/kota di Maluku Utara yang terjalin erat dengan strategi 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi yang efektif), serta pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (“GPM”) kepada masyarakat secara berkelanjutan.
Kegiatan High Level Meeting ini dipimpin langsung oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda selaku Ketua TPID dan TP2DD Provinsi Maluku Utara.
Gubernur didampingi oleh Kepala Perwakilan BI Maluku Utara Dwi Putra Indrawan, Sekda Provinsi Maluku Utara Samsuddin A. Kadir dan Kepala Biro Perekonomian Provinsi Maluku Utara Suryanto Andili.
Kegiatan ini turut dihadiri Forkopimda Provinsi Maluku Utara, Bupati Kabupaten Halmahera Barat, Wakil Bupati Halmahera Timur, perwakilan bupati/walikota se-Provinsi Maluku Utara, Kepala OJK Provinsi Maluku Utara, Kepala DJPb Provinsi Maluku Utara, instansi vertikal dan seluruh OPD terkait.
Dalam rapat tingkat tinggi atau High Level Meeting, disepakati sejumlah langkah peningkatan ketahanan pangan yang diperlukan baik jangka pendek maupun jangka menengah.
Pertama, pelaksanaan kerja sama antar daerah, dilakukan guna mengamankan pasokan khususnya dalam menghadapi natal 2025 dan tahun baru 2026.
Kedua, penguatan produksi hortikultura, dilakukan melalui pemanfaatan dan penyediaan pupuk organik yang dapat meningkatkan produksi dan kesuburan tanah.
Ketiga, penguatan produksi perikanan dilakukan melalui peningkatan produktivitas hasil tangkap dan penyediaan keramba ikan laut, serta mendorong optimalisasi cold storage danoptimalisasi Unit Pengolahan Ikan.
Keempat, penguatan akses logistik dan pembiayaan, dilakukan melalui penambahan rute tol laut, subsidi ongkos angkut, dan pembiayaan KUR bagi petani/nelayan.
Sementara itu, upaya percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, upaya optimalisasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah akan terus dilakukan. Demikian pula peningkatan literasi masyarakat, pemanfaatan digitalisasi untuk peningkatan PAD, dan optimalisasi pemanfaatan kartu kredit pemerintah daerah.
Secara umum, 10 pemerintah daerah di Provinsi Maluku Utara telah berada pada kategori digital dengan infrastruktur yang terus berkembang. Hal tersebut mendapatkan apresiasi yang tinggi dari pemerintah pusat.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda menyampaikan perlunya langkah konkret dalam mengendalikan harga bahan pokok menjelang Nataru, agar kestabilan harga dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat serta melanjutkan program Gerakan Pangan Murah yang selama ini dilakukan di seluruh kabupaten/kota.
Oleh karena itu, gubernur meminta seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan produksi pangan dengan gerakan menanam bersama masyarakat, melakukan pasar murah dan operasi pasar secara berkala serta bersinergi bersama BI Maluku Utara untuk mencari pasokan dalam waktu dekat khususnya barito (bawang, rica, tomat) di wilayah produsen terdekat (Sulawesi Utara, Gorontalo, atau Makassar).
Selain itu, gubernur menekankan pentingnya koordinasi dan tindakan preventif untuk menjaga inflasi tetap rendah dan stabil. Beliau mengapresiasi langkahTPID Provinsi, Bank Indonesia dan TPID seluruh kabupaten/kota dalam upaya pengendalian inflasi yang dilakukan.
Selanjutnya, ditegaskan pentingnya menjaga stabilitas harga khususnya di Kota Ternate karena hal tersebut berkontribusi langsung pada stabilitas inflasi provinsi.
Seherly juga mendorong percepatan digitalisasi, termasuk penggunaan kartu kredit pemerintah daerah dan digitalisasi di seluruh satuan kerja perangkat daerah mulai Januari 2026, sekaligus meningkatkan literasi digital sumber daya manusia yang saat ini masih tertinggal dibandingkan provinsi lainnya di wilayah timur.
“Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), kabupaten/kota dan stakeholders diminta untuk bersinergi tanpa ego sektoral agar harga tetap aman selama Nataru dan stabilitas ekonomi Provinsi Maluku Utara dapat terus terjaga,” harapnya. (*)
